Kitogalo.com, Palembang – Pelantikan kepengurusan baru Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) yang dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berlangsung pada Minggu (11/8/2018). Kepengurusan yang baru saja dilantik tersebut akan menjalankan tugas dan kewajibannya selama satu periode, yakni 2018-2019. Adapun ketua LKMI ialah Novriyanti Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya selaku Direktur Eksekutif .
Sebagai salah satu lembaga pengembangan profesi, pelantikan kali ini tak seperti biasanya karena diskusi kesehatan juga diadakan dengan mengangkat tema “Mengembalikan Peran dan Fungsi LKMI Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Kesehatan Di Sumatera Selatan ”.
Beberapa tokoh penting turut hadir dalam acara tersebut, yakni Direktur Utama BPJS Kesehatan – Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.kes , Pimpinan komisi III DPD RI – Abdul Aziz, Direktur Eksekutif CSSS – Agung Prihatna, Ka. Dinas Kesehatan Kota Palembang – dr. Hj. Letizia. M. Kes, Pengurus HMI Cabang Palembang dan undangan lainnya.
Ketua Umum HMI Cabang Palembang, Arif Wicaksono menyampaikan apresiasinya kepada panitia pelaksana pelantikan pengurus LKMI karena mampu mengadakan pelantikan setara dengan pengurus cabang dengan mengundang tokoh-tokoh nasional. “Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah teman-teman panitia kerjakan, luar biasa sekali bisa mengahdirkan tokoh-tokoh nasional di acara pelantikan kali ini,” kata Arif dalam sambutannya.
Setelah pelantikan selesai, diskusi kesehatan pun dilangsungkan. Repil Ansen, S.KM yang merupakan pengurus Bakornas LKMI PB HMI diberi amanah untuk menjadi moderator.
Direktur Utama BPJS Kesehatan , Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.kes menyampaikan bahwa salah satu tujuan negara ialah menciptakan konstruksi jaminan sosial, menghadirkan negara untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan finansial. Jadi, tak akan pernah ada kata rugi jika menjadi anggota BPJS.
“Dua keuntungan yang paling utama kalau kita menjadi anggota BPJS, pertama kita terus beramal karena kita bergotong royong untuk membantu mereka yang sakit. Kedua, kita tidak meminta tapi kalau kita sakit sudah ada jaminannya,” kata dia.
Dari beberapa penjelasan, muncul salah satu pertanyaan dari peserta, Haikal (20) mengenai hambatan yang dialami oleh BPJS. “BPJS kan hadir untuk melayani masyarakat, nah pak kenapa sih bisa “defisit” terus?” ujar Haikal.
Menanggapi, Fachmi mengatakan masyarakat tak usah ambil pusing untuk masalah tersebut. “Pengaturan tentang situasi “defisit” hal ini menyesuaikan APBN, masyarakat tidak usah ikut larut dalam mempermasalahkan hal ini, nanti makin pusing. Pemerintah sudah menyusun anggaran dan strategi untuk hal ini,” ujar Fachmi.
Ia menambahkan, hal ini terjadi karena memang tarif yang sudah ditetapkan oleh BPJS tidak bisa langsung diterapkan, karena pemerintah lah yang bisa menentukan besarnya iuran serta iuran yang dilaksanakan belum berjalan dengan stabil.
Heti Rahmawati
