Bank Mandiri bekerjasama dengan berbagai developer di Indonesia untuk menawarkan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi masyarakat Sumsel (Kitogalo.com / Nefryu)

Kitogalo.com, Palembang – Predikat Kota Layak Huni kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk ke sekian kalinya. Namun mereka masih harus berbenah untuk penataan kota, termasuk ketersediaan jumlah rumah layak huni.

Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo mengatakan, peningkatan jumlah rumah layak huni akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Palembang.

“Kita selalu berupaya di segala kondisi untuk menambah ketersediaan rumah layak huni, salah satunya dengan program Sejuta Rumah. Program ini juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak dengan angsuran yang terjangkau,” katanya kepada Kitogalo.com, di Rumah Dinas (Rumdin) Wako Palembang, Rabu (10/10/2018).

Mereka juga mengapresiasi berbagai perbankan dalam menyediakan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan harga yang terjangkau.

Hal ini untuk terus memaksimalkan predikat Kota Layak Huni dengan ditunjang berbagai sektor, seperti kenyamanan, keamanan, zero conflict, ketersediaan dasar pangan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Penghargaan ini diberikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Palembang berada di urutan kedua setelah Kota Solo. Ada tujuh kota di Indonesia yang mendapat penghargaan ini,” ungkapnya.

Salah satu tempat ibadah dan rumah panggung di pinggir Sungai Musi di Palembang masuk kategori rumah tak layak huni (Kitogalo.com / Nefryu)

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Setda) Palembang Agus Kelana mengatakan, kekurangan jumlah rumah layak huni masih banyak. Hal ini diperparah dengan harga komoditi pertanian yang dihasilkan di Sumsel sangat rendah di pasaran.

“KPR yang diberikan oleh perbankan menjadi kesempatan bagus bagi warga Palembang, untuk bisa mendapatkan rumah layak huni,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here